Wartainsumsel.id | Palembang, – Massa Himpunan Aktivisme Muda Sumatera Selatan (HAMASS) sambangi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) untuk melakukan aksi damai terkait dugaan korupsi Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Bendungan Tigadihaji Di Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan yang diduga mangkrak/molor.
Aksi massa HAMASS yang di Koordinatori oleh Rahmat Hidayat, SE dalam orasinya, Kamis (02/07/26) mengatakan kasus korupsi di Indonesia menjadi fenomena yang sangat mengkhawatirkan dengan skala yang semakin masif dan melibatkan kerugian negara yang fantastis. Praktik ini telah menjadi akar masalah yang merusak perekonomian negara dan keadilan social bagi masyarakat.
Oleh karena itu, kami Himpunan Aktivisme Muda Sumatera Selatan (HAMASS), menyoroti terkait pengerjaan Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Bendungan Tigadihaji Di Kabupaten OKU Selatan dengan anggaran senilai Rp. 3,74 Trilyun Tahun 2018-2023. Namun proyek diduga molor / tidak selesai dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
Berdasarkan hasil informasi dan hasil kajian data kami, kami menemukan adanya dugaan penyimpangan pada pelaksanaan Pembangunan Bendungan Tigadihaji di Kabupaten OKU Selatan (lanjutan) di APBN TA. 2025 senilai Rp. 1.9 T (DIPA PETIKAN TA 2025), dan sebesar Rp. 69,5 Miliar anggaran Supervisi Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji Di Kabupaten OKU Selatan (Lanjutan), APBN TA. 2025 yang dilaksanakan oleh PT. Agrinas Jaladri Nusantara (Persero).
Mengingat bahwa, Pembangunan Bendungan Tiga Dihaji TA 2018-2023 yang sudah menghabiskan dana senilai Rp 3,73 Triliun namun sampai saat ini belum jelas manfaatnya yang mana semula direncanakan rampung pada akhir Desember 2023 namun faktanya sampai hari ini belum selesai.
Belum diketahui apa manfaat dari Bendungan yang fungsinya utamanya untuk menambah pasokan air pada Daerah Irigasi (D.I) Komering untuk lahan pertanian seluas 34.824 Hektare.
Oleh sebab itu, hari ini kami mendesak dan memintah Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan unutk :
1.Meminta Kejati Sumsel dana jajaran untuk mengusut – tuntas kasus dugaan korupsi Proyek Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Bendungan Tigadihaji Di Kabupaten OKU Selatan yang diduga mangkrak/molor, sedangkan anggaran yang dihabiskan sudah mencapai trilyunan rupiah.
2.Meminta Kejati Sumsel melalui Aspidsus Kejati Sumsel untuk memanggil dan memeriksa oknum-oknum yang diduga terlibat dan paling bertanggung jawab, yaitu :
1).Kepala BBWSS VIII, Kepala Satker SNVT Pembangunan Bendungan BBWSS VIII PPK, PPTK, PPK Perencanaan Bendungan, Kontraktor Pelaksana :
a.PT Hutama Karya (Persero) KSO PT Basuki Rahmanta Putra, Area Kerja : Pekerjaan Bendungan Utama Kiri, jalan akses, dan jembatan menuju bangunan fasilitas.
b PT Waskita Karya (Persero) KSO PT Jaya Konstruksi & PT SAC Nusantara
c.PT Nindya Karya KSO PT Taruna Putra Pertiwi
d.PT Wijaya Karya (Persero) Tbk KSO PT Rudy Jaya Konsultan Kontruksi Pengawasan : PT. Agrinas Jaladri Nusantara (Persero)
Konsultan Perencanaan.
Sementara itu, massa aksi HAMASS di terima oleh Kajati Sumsel yang di Wakili oleh, Kasi Penkum Kejati Sumsel, Iwan Setiadi SH MH mengatakan terima kasih kepada HAMASS yang telah melakukan aksi damai di Kejati Sumsel.
“Terkait apa yang di sampaikan dan di laporkan hari ini ke Kejati Sumsel akan kami tindak lanjuti, tetapi alangkah baiknya sebelum melakukan aksi unjuk rasa 2 hari sebelum nya bisa japri saya, agar saya mudah dan cepat meresponnya dan menanggapinya,”jelasnya.
