Wartainsumsel.id | Palembang, – Kondisi infrastruktur di kawasan Sungai Jok, Kelurahan Keramasan, Kecamatan Kertapati, Kota Palembang, kembali menuai sorotan. Jalan lingkungan dan jerambah kayu yang menjadi akses utama warga dilaporkan telah puluhan tahun tidak tersentuh perbaikan, meski dinilai membahayakan keselamatan masyarakat.
Pantauan dan keluhan warga menunjukkan bahwa fasilitas tersebut tidak lagi layak digunakan. Struktur kayu yang rapuh serta kondisi jalan yang rusak parah berpotensi memicu kecelakaan, terutama bagi anak-anak dan warga lanjut usia yang melintas setiap hari.
Salah seorang warga, Meri, mengungkapkan pengalaman tragis yang dialaminya akibat kondisi jerambah tersebut. Ia mengaku pernah terjatuh saat melintas ketika dalam kondisi hamil, yang berujung pada keguguran.
“Saat itu saya sedang hamil, terjatuh dari jerambah ini dan bayi saya tidak bisa diselamatkan. Sampai sekarang kondisinya masih sama, bahkan semakin berbahaya,” ujarnya dengan nada sedih.
Keluhan serupa disampaikan Martin, warga lainnya, yang menegaskan bahwa jerambah kayu tersebut merupakan akses vital masyarakat. Ia menyebut, jalur itu digunakan setiap hari untuk aktivitas warga, termasuk anak-anak yang berangkat dan pulang sekolah.
“Ini akses utama kami. Setiap hari dilalui warga, termasuk anak-anak sekolah. Kalau dibiarkan, ini bukan hanya soal ketidaknyamanan, tapi menyangkut keselamatan,” tegasnya.
Selain menyoroti minimnya perhatian pemerintah, warga juga mempertanyakan komitmen wakil rakyat yang dinilai tidak lagi responsif setelah terpilih.
“Saat kampanye mereka datang, berjanji memperjuangkan kami. Tapi setelah duduk, aspirasi kami seperti diabaikan. Kami hanya ingin janji itu ditepati,” tambah Martin.
Warga Sungai Jok secara tegas mendesak Pemerintah Kota Palembang dan instansi terkait untuk segera turun ke lapangan, melakukan peninjauan langsung, serta merealisasikan pembangunan jalan dan jerambah yang layak.
Jika kondisi ini terus dibiarkan tanpa penanganan, bukan hanya memperburuk kualitas hidup masyarakat, tetapi juga berpotensi menimbulkan korban jiwa. Infrastruktur dasar yang aman dinilai bukan sekadar kebutuhan, melainkan hak masyarakat yang wajib dipenuhi negara.
(Redaksi)
