Wartainsumsel.id | Palembang, -.Society Corruption Investigation ( SCI ) mendesak KPK segera mengambil alih Penanganan kasus Simpang Bandara Palembang, yang tengah ditangani Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumsel.
Berbicra kepada Wartawan,.Rabu (22/7/2026) Koordinator Nasional Society Corruption Investigation ( SCI ) Asmawi,HS mengungkapkan, Kasus dugaan Korupsi Pembebasan lahan Kolam Retensi Simpang Bandara Palembang yang ditangani Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sumsel proses Penyidikannya sudah berlangsung lama, namun sampai saat ini Penyidik belum menetapkan tersangka.
Kerugian Negara Pembebasan Lahan Retensi Simpang Bandara tersebut sebesar Rp.39,8 Miliar. Hal in berdasarkan hasil Audit BPKP Sumsel.
Lambanya penetapan tersangka oleh pihak Polda Sumsel, kata Asmawi,menjadi pertanyaan Publik dan timbul spekulasi liar dari Publik.” Apakah lambannya penetapan tersangka karena menyangkut Pejabat penting dilingkungan Pemkot Palembang,”ujar Asmawi.
‘Sebuah sumber mengungkapkan,ada pihak pihak tertentu berusaha menyelamatkan oknum Pejabat dilingkungan Pemkot Palembang dari jeratan Hukum,’ujarnya.
Lebih lanjut, Asmawi, menjelaskan Pembebasan Lahan Kolam Retensi Simpang Bandara saat Walikota Harno Joyo, Sekda Ratu Dewa yang saat ini Walikota Palembang dan Kepala Dinas PUPR Bastari yang saat ini Asisten Pemkot Palembang.
Para Pejabat pada saat proses kegiatan itu berjalan harus dimintai pertanggungjawabanya seperti KPA, PPK, termasuk oknum Kepala Dinas PUPR sebagai PA, bahkan Ketua TAPD yang saat itu dijabat Ratu Dewa. yang saat itu diduga lalai karena telah meloloskan dan menyetujui Anggaran ganti rugi lahan yang membengkak dalam APBD dari estimasi awal yang jauh lebih murah.
Berkaitan dengan itu,.Society Corruption Investigation ( SCI ) akan melakukan Aksi unjuk rasa di KPK RI guna mendesak KPK Ri segera mengambil alih kasus tersebut.( Ril )
