Wartainsumsel.id | Palembang – Himpunan Aktivisme Muda Sumatera Selatan (HAMASS) berencana menggelar aksi demonstrasi di Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Selatan pada Kamis, 15 Oktober 2026. Aksi tersebut untuk melaporkan dugaan penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), Sumatera Selatan.
Ketua HAMASS Rahmat Hidayat, SE, melalui surat pemberitahuan aksi Nomor 145/HAMASS/X/2026, menyebut dugaan tersebut diperoleh berdasarkan hasil investigasi tim di lapangan.
HAMASS menduga terdapat aliran dana dari sejumlah Puskesmas kepada oknum Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten OKI berinisial “IJ”. Besaran dana yang diduga disetorkan disebut bervariasi, berkisar Rp1 juta hingga Rp5 juta dari setiap Puskesmas.
Menurut HAMASS, dugaan setoran tersebut dilakukan setiap kali pencairan dana BOK. Mereka menyebut pencairan dana BOK dilakukan secara triwulanan, sementara di Kabupaten OKI terdapat 33 Puskesmas.
HAMASS juga menduga adanya komunikasi melalui aplikasi WhatsApp yang berkaitan dengan pemberitahuan pencairan dana serta percepatan penyampaian laporan pertanggungjawaban.
“Dugaan setoran dana BOK ini diduga sudah berlangsung lama dan sampai saat ini masih berlangsung,” demikian poin yang disampaikan HAMASS dalam aksi damai nanti.
HAMASS menegaskan bahwa seluruh dugaan tersebut masih perlu dibuktikan melalui proses hukum dan pemeriksaan aparat penegak hukum dengan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Dalam aksinya nanti, HAMASS akan membawa persoalan tersebut ke Kejati Sumsel dan meminta dilakukan penyelidikan serta penyidikan secara menyeluruh. Mereka juga meminta aparat penegak hukum memeriksa pihak-pihak yang diduga mengetahui maupun bertanggung jawab, termasuk Kepala Dinas Kesehatan OKI, Sekretaris Dinas Kesehatan OKI, serta para kepala Puskesmas.
Selain itu, HAMASS meminta Komisi Kejaksaan RI dan JAMWAS Kejagung RI turut mengawasi penanganan laporan tersebut agar prosesnya berjalan sesuai ketentuan hukum.
Ketua HAMASS Rahmat Hidayat, SE, didampingi Sekretaris HAMASS Samsul SAM, SH, kepada awak media, Selasa (06/10/26) menegaskan bahwa pengelolaan dana BOK yang bersumber dari keuangan negara harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik KKN.
HAMASS pun membawa seruan dalam aksinya: “Tangkap Koruptor dan Perampok Uang Negara!”. (*)
