Wartainsumsel.id | Palembang, – Dewan Pimpinan Jaringan Anti Korupsi Sumatera Selatan (JAKOR Sumsel) menggelar aksi damai di Kantor Gubernur Sumatera Selatan, Selasa (6/10/2026). Aksi tersebut menyoroti persoalan kualitas udara dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dinilai berdampak terhadap masyarakat.
JAKOR Sumsel menyebut kondisi kualitas udara di Kota Palembang sempat berada pada level mengkhawatirkan. Dalam pernyataan sikapnya, mereka menyoroti angka Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) yang disebut sempat mencapai 378, atau masuk kategori berbahaya.
Selain persoalan kualitas udara, JAKOR Sumsel juga menyoroti tingginya kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yang mereka sebut mencapai 125.721 kasus sepanjang 2026.
Menurut JAKOR Sumsel, kondisi udara buruk juga sempat dirasakan di sejumlah wilayah, termasuk Sukarami, Musi Dua dan beberapa titik lainnya. Mereka menilai kualitas udara dapat mengalami fluktuasi, terutama pada pagi hingga dini hari, seiring meningkatnya partikulat halus PM2.5.
Dalam aksi tersebut, JAKOR Sumsel menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Mereka meminta Gubernur Sumsel mengevaluasi secara serius kinerja jajaran terkait dalam penanganan dampak kabut asap dan karhutla.
JAKOR Sumsel juga meminta Gubernur Sumsel mengambil tindakan terhadap Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Selatan dan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sumatera Selatan, termasuk tuntutan pemberhentian maupun pengunduran diri pejabat terkait.
Koordinator Aksi JAKOR Sumsel, Fadrianto TH, bersama Koordinator Lapangan Idil F, menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait hak atas lingkungan dan kesehatan yang layak.
“Masyarakat membutuhkan langkah nyata dan tegas dari pemerintah dalam menghadapi persoalan karhutla serta dampak kabut asap,” demikian poin sikap yang disampaikan JAKOR Sumsel.
Selain itu, JAKOR Sumsel mendesak Gubernur Sumatera Selatan agar lebih tegas dalam penanganan karhutla di wilayah Sumsel, sehingga dampak pencemaran udara dan risiko kesehatan masyarakat dapat diminimalkan.
JAKOR Sumsel berharap tuntutan yang disampaikan mendapat perhatian serius dan ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Aksi massa Jakor Sumsel di terima oleh, Dinas Kesehatan Sumsel, Darsono, Kabid pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P),. Badan penanggulangan bencana Daerah ( BPBD ) Sumsel, Sudirman, Kabid penanganan darurat BPBD Sumsel, dan dinas lingkungan hidup dan pertanahan (DLHP) Sumsel, Beni Yusnandaryantah ST..M.SC Kabid pengendalian kerusakan dan pemeliharaan.
Perwakilan massa Jakor Sumsel melalui, Dinas kesehatan Sumsel, Darsono, Kabid pencegahan dan pengendalian penyakit (P2P)mengatakan mengucapkan terima kasih atas kedatangan Jakor Sumsel kesini, ini merupakan bagian dari apa yang di harapkan oleh masyarakat tentu ini adalah bagian dari kita semua.
“Terkait penanggulangan ini kami sangat mengharapkan peran masyarakat juga,”pungkasnya.
