Wartainsumsel.id | Palembang – Massa yang tergabung dalam Koalisi Aktivis Revolusioner Sumatera Selatan (KARSS) gelar aksi demo di Halaman Kantor Walikota Palembang, Rabu (17/6/2026).
Aksi demo tersebut digelar terkait adanya dugaan tidak transparan penerimaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan PJLP Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan adanya dugaan penyalahgunaan narkoba diduga oleh Wakil Walikota Palembang.
Selain itu mereka menagih janji politik dan menagih tanggung jawab Wakil Walikota Palembang, dua Tahun lalu yang telah berjanji sesuai dengan visi ‘Palembang Berdaya Palembang Sejahtera’ yaitu program Keluhan Anda Langsung Kelar (Kelakar), Ado Gawe dan Jalan Mulus (Jamu), Wifi Gratis, Pendidikan Gratis dan Restorasi 114 anak sungai di Kota Palembang.
Koordinator Aksi, Yayan Joker mengatakan bahwa semua program tersebut akan tuntas Desember 2025 dan sekarang sudah Juni 2026 belum terealisasi dan terbukti.
“Hari ini melalui aksi menagih janji tersebut, karena saat ini masih ada anak putus sekolah, 114 anak sungai masih hitam pekat, banjir dimana-mana, masih banyak pengangguran. Hal ini menjadi penghianatan terhadap rakyat,” ungkapnya.
Ia beberkan bahwa dalam aksi ini juga pihaknya meminta Walikota Palembang mencopot jabatan Kemas Haikal sebagai Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kota Palembang.
“Kami melihat bahwa Kepala Dinas Damkar Kota Palembang telah menciderai hak masyarakat untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, karena diduga tidak profesional dan transparan terkait rekrutmen Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP),” bebernya Yan.
Lajut Yan juga sampaikan bahwa saat ini persoalan di Kota Palembang sudah luar biasa seperti Car Free Day, Jumlah angka kemiskinan yang meningkat, pendidikan yang tidak demokratis, banjir dan lainnya.
“Oleh karena itu, selain Kepala Dinas Damkar, kami juga meminta Walikota mencopot jabatan seluruh Kepala Dinas yang tidak serius dalam membangun Kota Palembang,” tegasnya.
Lebih lanjut dia juga sampaikan bahwa hari ini merupakan HUT Kota Palembang ke-1343 Tahun, oleh karena itu pihaknya mengajak semua pihak untuk berbenah, karena Kota Palembang ini milik bersama bukan individu.
“Kedepan setelah ini, kami akan mengagendakan aksi demo satu Minggu sekali di Kantor Walikota Palembang, untuk melaporkan temuan-temuan kami melalui audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ucapnya Yan.
Ditempat yang sama, Hendri Zikwan menambahkan bahwa Wakil Walikota (Wawako) Palembang harus bertanggung jawab atas apa yang telah disampakan ke publik yang disaksikan 1,74 juta warga Kota Palembang yang cuma hanya janji politik praktis saja terkait dengan visinya.
Selain itu juga pihaknya meminta Wawako Palembang gentleman agar berani mengatakan bahwa ia benar-benar sakit dan siap dilakukan tes urine terkait adanya dugaan penyalahgunaan narkoba berdasarkan viralnya video ucapan beliau di Media Sosial (Medsos).
“Karena tida layak duduk di kursi titipan rakyat, kami meminta Wawako Palembang segera mundur dari jabatannya yang tidak menepati janji politiknya sesuai dengan visinya Palembang Berdaya Palembang sejahtera,” tutupnya Hendri (Rilis)
