Wartainsumsel.id | Palembang, – Massa Himpunan Aktivisme Muda Sumatera Selatan (HAMASS) sambangi Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan (Kejati Sumsel) untuk melakukan aksi damai mempertanyakan perkembangan kasus dugaan tipikor terkait Lapdu kami sebelumnya tentang adanya
dugaan korupsi di Cabang Bank Sumsel Babel Pagar Alam, Sumatera Selatan.
Aksi massa HAMASS yang di Koordinatori oleh Rahmat Hidayat, SE dalam orasinya, Kamis (02/07/26) mengatakan kami dari Himpunan Aktivisme Muda Sumatera Selatan (HAMASS), kembali menggelar aksi
demonstrasi mendatangi Kantor Kejati Sumsel, dalam rangka yang pertama untuk mempertanyakan
bagaimana perkembangan kasus dugaan tipikor terkait Lapdu kami sebelumnya tentang adanya
dugaan korupsi di Cabang Bank Sumsel Babel Pagaralam yang tertera pada Nomor :
050/HAMASS/VI/2026 tertanggal 05 Juni 2026.
Lebih lanjut, Rahmat Hidayat, mengatakan,” kami mempertanyakan kenapa sampai hari ini belum ada penetapan tersagkanya? sedangkan
kerugian negara sudah jelas terdapat kerugian negara sebesar Rp. 28,7 M akibat dari kredit macet dari
KUR Mikro sesuai dengan temuan BPK RI Sumsel,’ujarnya.
Kami harap pihak Kejaksaan dapat segera menetapkan tersangka terkait dugaan Korupsi di Bank Sumsel Babel Pagaralam, Sumatera Selatan.
Selain itu juga, kami juga menyampaikan laporan pengaduan secara resmi, meminta pihak Kejati Sumsel agar
turut mengusust-tuntas adanya dugaan korupsi di Bank Sumsel Babel Cabang Indralaya dengan
kerugian negara sebesar Rp. 1,2 Miliar, berdasarkan temuan BPK Sumsel.
Segera periksa Kepala
Cabang, para Asisten dan Penyelia UAK yang diduga kuat terlibat dan bertanggung jawab atas
kerugian negara tersebut.
Dan, ada juga beberapa lapdu kami sampaikan hari ini, diantaranya adalah :
1.Meminta Kejati Sumsel mengusut-tuntas dugaan KKN dilingkungan RSUD Kab. Empat Lawang
dan Sekretariat DPRD kab. Empat Lawang TA. 2025 atas temuan BPK RI Perwakilan Sumsel
tahun 2025 (secara rinci terlampir diLapdu).
2.Meminta Kejati Sumsel dan jajaran untuk mengusut – tuntas kasus dugaan korupsi Proyek
Strategis Nasional (PSN) Pembangunan Bendungan Tigadihaji Di Kabupaten OKU Selatan
yang diduga mangkrak/molor, sedangkan anggaran yang dihabiskan sudah mencapai trilyunan
rupiah. Dari tahun 2018 dan ditargetkan selesai di tahun 2023, namun sampai hari ini proyek
tersebut diduga molor/mangkrak.
3.Usut-tuntas dugaan KKN dilingkungan KPU Prov. Sumsel, terkait pengelolaan dana hibah
APBN tahun 2025 sebesar Rp. 22.955.828.000,00.
4.Meminta Kejati Sumsel untuk menangkap mantan Kepsek SMKN 1 Indralaya Selatan “ED”
diduga melakukan penyalahgunaan dana BOS dan Pendanaan Pendidikan pada SMKN 1
Indralaya Selatan TA. 2025 sebesar Rp369.983.053,00.
5.Meminta Kejati Sumsel untuk memeriksa oknum Kepala Dinas PUPR Kab. Banyuasin, PPK
berinisial “SFR” dan pihak pemborong, terkait dugaan KKN pada proyek :
a.Peningkatan Jalan TMMD – Sungai Putat Kelurahan Talang Keramat Kecamatan
Talang Kelapa, APBD-P TA. 2025 yang dikerjakan oleh CV MAJU BERSAMA. Senilai
Rp. 5.971.623.623,79.
b.Peningkatan Ruas Jalan Tj. Api-Api – Sri Menanti, APBD-P TA. 2025 yang dikerjakan
oleh CV. MODULASI UTAMA senilai Rp. 7.288.125.478,40.
Sementara itu, massa aksi HAMASS di terima oleh Kajati Sumsel yang di Wakili oleh, Kasi Penkum Kejati Sumsel, Iwan Setiadi SH MH mengatakan terima kasih kepada HAMASS yang telah melakukan aksi damai di Kejati Sumsel.
“Terkait apa yang di sampaikan dan di laporkan hari ini ke Kejati Sumsel akan kami tindak lanjuti, tetapi alangkah baiknya sebelum melakukan aksi unjuk rasa 2 hari sebelum nya bisa japri saya, agar saya mudah dan cepat meresponnya dan menanggapinya,”jelasnya.
