Wartainsumsel.id | Jakarta – Suara Informasi Rakyat Sriwijaya (SIRA) bersama Pemerhati Situasi Terkini (PST) menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mengungkap dugaan tindak pidana korupsi terkait kasus suap perubahan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim.
Dalam pernyataan resminya, kepada awak media, Kamis (23/07/2026), kedua organisasi tersebut juga meminta KPK memperdalam penyidikan terhadap seluruh pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan perkara tersebut, termasuk apabila ditemukan alat bukti yang cukup mengenai dugaan keterlibatan sejumlah pejabat daerah.
SIRA dan PST menilai pengembangan perkara yang dilakukan KPK membuka indikasi adanya praktik yang lebih luas. Berdasarkan informasi yang telah disampaikan KPK kepada publik, proyek pengadaan smart board yang menjadi objek perkara sebelumnya juga masuk dalam temuan audit BPK Perwakilan Sumatera Selatan saat memeriksa Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Muara Enim Tahun Anggaran 2025.
Temuan audit tersebut disebut memiliki nilai yang melebihi batas materialitas sehingga berpotensi memengaruhi opini atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Lebih lanjut, SIRA dan PST menyampaikan konstruksi perkara yang telah diungkap KPK, yakni dugaan adanya upaya mengubah hasil audit BPK melalui pemberian sejumlah uang kepada pihak-pihak tertentu. Organisasi tersebut juga meminta agar penyidik menelusuri kemungkinan adanya aliran dana, gratifikasi, maupun pihak lain yang diduga memperoleh keuntungan secara tidak sah berdasarkan alat bukti yang sah.
Selain itu, SIRA dan PST turut meminta KPK mendalami dugaan keterkaitan Drs. H. Rusdi Hairullah, M.Si., yang disebut dalam pengembangan perkara, termasuk perannya apabila memang terdapat bukti yang cukup menurut hukum. Mereka juga meminta agar KPK menetapkan tersangka baru apabila proses penyidikan menemukan bukti yang memenuhi ketentuan hukum.
Direktur SIRA, Rahmat Sandi Iqbal,SH mengatakan organisasinya memberikan apresiasi atas kinerja KPK yang dinilai terus mengembangkan perkara dugaan suap audit BPK di Sumatera Selatan.
“Kami mengapresiasi langkah KPK dalam mengungkap perkara ini. Kami berharap penyidikan dilakukan secara menyeluruh terhadap siapa pun yang diduga terlibat, sepanjang didukung alat bukti yang sah. Tidak boleh ada pihak yang kebal hukum,” ujar Rahmat.
Sementara itu, Ketua PST, Dian HS, menegaskan pihaknya akan terus menjalankan fungsi kontrol sosial dengan mengawal proses penegakan hukum hingga perkara tersebut memperoleh kepastian hukum.
“Kami meminta proses hukum dilakukan secara profesional, transparan, independen, dan tanpa pandang bulu. Jika nantinya ditemukan bukti yang cukup terhadap pihak lain, kami berharap KPK segera mengambil langkah hukum sesuai kewenangannya,” kata Dian.
Melalui pengaduan tersebut, SIRA dan PST menyampaikan empat poin utama kepada KPK, yakni memberikan apresiasi atas kinerja lembaga antirasuah, meminta pendalaman terhadap seluruh pihak yang diduga terkait, menelusuri dugaan aliran dana dan gratifikasi, serta memastikan proses penegakan hukum berjalan sesuai peraturan perundang-undangan. (*)
