Wartainsumsel.id | Palembang – Perubahan desil atau tingkat kesejahteraan masyarakat dalam pendataan terbaru menjadi perhatian DPRD Kota Palembang. Dewan mendorong agar proses pemutakhiran data dilakukan secara akurat, transparan, dan sesuai dengan kondisi riil masyarakat di lapangan.
Hal tersebut dibahas Anggota DPRD Kota Palembang dari Komisi IV, Mgs. Saiful Padli, S.T., M.M., dalam rapat bersama Dinas Sosial Kota Palembang, Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Palembang, serta operator kelurahan se-Kota Palembang.
Rapat tersebut turut dihadiri operator dari 107 kelurahan di Kota Palembang.
Pertemuan digelar untuk membahas perubahan desil masyarakat sekaligus memastikan data kesejahteraan yang digunakan pemerintah dapat menggambarkan kondisi warga secara lebih akurat.
Saiful Padli mengatakan, perubahan desil perlu menjadi perhatian karena data tersebut berkaitan dengan sasaran berbagai program perlindungan sosial dan bantuan pemerintah.
Menurut dia, warga yang sebelumnya tercatat dalam desil tertentu dapat mengalami perubahan pada pendataan berikutnya.
Karena itu, setiap perubahan perlu disertai penjelasan mengenai dasar, penyebab, serta proses pemutakhiran datanya.
“Kita ingin memastikan data yang digunakan benar-benar menggambarkan kondisi masyarakat di lapangan. Jika ada perubahan desil, tentu harus ada penjelasan mengenai penyebab dan proses pemutakhiran datanya,” ujar Saiful Padli dalam rapat tersebut.
Ia menilai keberadaan operator kelurahan memiliki peran penting dalam proses pemutakhiran data karena mereka berada paling dekat dengan masyarakat.
Operator kelurahan, kata dia, dapat membantu melakukan verifikasi ketika terdapat ketidaksesuaian antara data yang tercatat dalam sistem dengan kondisi ekonomi warga sebenarnya.
Sementara itu, keterlibatan BPS diperlukan untuk memberikan penjelasan terkait metodologi serta mekanisme pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan data yang digunakan.
Saiful Padli juga mendorong penguatan koordinasi antara DPRD, Dinas Sosial, BPS, dan pemerintah kelurahan.
Koordinasi tersebut dinilai penting agar proses verifikasi dan validasi data dapat berjalan secara cermat serta meminimalkan kesalahan sasaran dalam program bantuan pemerintah.
“Jangan sampai masyarakat yang kondisi ekonominya masih membutuhkan perhatian justru mengalami perubahan data tanpa memahami prosesnya. Karena itu, verifikasi dan validasi di lapangan menjadi sangat penting,” katanya.
Menurut Saiful Padli, persoalan desil tidak hanya berkaitan dengan angka dalam sistem pendataan.
Perubahan data tersebut dapat berdampak langsung terhadap masyarakat karena menjadi salah satu bagian dalam penentuan sasaran program pemerintah.
Karena itu, DPRD Kota Palembang mendorong agar setiap perubahan data kesejahteraan dapat ditelusuri dan dikomunikasikan melalui mekanisme yang jelas kepada masyarakat.
Rapat tersebut diharapkan menghasilkan langkah perbaikan dalam proses pemutakhiran data kesejahteraan masyarakat di Kota Palembang.
Dengan demikian, data yang digunakan pemerintah diharapkan semakin akurat, mutakhir, dan sesuai dengan kondisi warga di lapangan.(Helmi)
