Wartainsumsel.com | Palembang, – Ketua CACA Sumsel, secara tegas mendesak Gubernur Sumatera Selatan untuk segera mencopot Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) yang diduga terlibat dalam pembiaran aktivitas tambang minyak ilegal (illegal drilling) di kawasan hutan.
Desakan ini disampaikan Reza Fahlepie Ketua CACA Sumsel menyusul adanya indikasi kuat bahwa aktivitas ilegal tersebut berlangsung secara sistematis tanpa tindakan penegakan hukum di lapangan.
“Ini bukan lagi kelalaian, tapi sudah mengarah pada dugaan pembiaran terstruktur. Tidak mungkin aktivitas ilegal sebesar ini berjalan tanpa sepengetahuan aparat di lapangan,” Reza.
Sebagaimana diketahui, Kepala KPH memiliki tanggung jawab penuh dalam pengawasan dan pengendalian pemanfaatan kawasan hutan. Namun fakta di lapangan menunjukkan aktivitas illegal drilling justru berlangsung bebas, tanpa penindakan berarti. Bahkan, berkembang dugaan adanya praktik penerimaan upeti oleh oknum tertentu, yang semakin memperkuat indikasi penyalahgunaan wewenang.
Akibat dari pembiaran ini, negara berpotensi mengalami kerugian hingga ratusan miliar rupiah, baik dari kerusakan kawasan hutan maupun hilangnya potensi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Ketua CACA Sumsel menilai, kondisi ini merupakan kegagalan serius dalam tata kelola kehutanan dan tidak bisa ditoleransi.
“Atas dasar itu, kami mendesak Gubernur Sumatera Selatan untuk segera mengambil langkah tegas dengan mencopot pejabat terkait. Ini penting untuk memulihkan kepercayaan publik dan menghentikan praktik ilegal yang merusak negara,” lanjutnya.
Selain itu, CACA Sumsel juga akanmendesak aparat penegak hukum untuk segera melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam praktik ilegal tersebut.
“Kami tidak ingin ada pembiaran. Siapapun yang terlibat harus diproses hukum. Negara tidak boleh kalah dengan praktik ilegal,” apa bila problem ini tidak direspon maka kami akan melakukan aksi Demonstrasi,”pungkasnya.(*)
