Wartainsumsel.id |Palembang, – Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Posko Perjuangan Rakyat (Pospera) Sumatera
Selatan menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Kepala Badan Pendapatan Daerah
(Bapenda) Kota Palembang yang baru, Dr. Hj. Jamiah Hariyanti, S.H., M.H., dalam melakukan
evaluasi, peningkatan kualitas, dan penyegaran sumber daya manusia (SDM) di instansi tersebut.
Ketua DPD Pospera Sumsel, Muhammad Iqbal, menegaskan bahwa penataan ulang jajaran
struktural di Bapenda adalah langkah krusial yang mendesak. Hal ini diyakini sebagai kunci utama
untuk menggenjot pencapaian target pendapatan asli daerah (PAD) Kota Palembang, yang pada
akhirnya bermuara pada percepatan program pembangunan kota.
“Bapenda adalah jantung keuangan daerah. Kami melihat visi Ibu Jamiah Hariyanti untuk menata
ulang komposisi pegawai Bapenda adalah langkah yang sangat tepat dan berani. Pospera Sumsel
berdiri di belakang beliau untuk memastikan terciptanya aparatur pajak daerah yang bersih,
inovatif, dan bermental pekerja keras,” ujar Muhammad Iqbal di Palembang, Selasa (21/7/2026).
Sejalan dengan proses reposisi tersebut, DPD Pospera Sumsel mengingatkan seluruh pihak—baik
dari internal maupun eksternal—agar memberikan ruang dan tidak melakukan intervensi atau
memaksakan praktik titip jabatan kepada Kepala Bapenda yang baru.
“Jangan ada pihak yang mencoba menekan Kepala Bapenda. Biarkan beliau bekerja secara
profesional menempatkan SDM sesuai porsinya. Bapenda bukan etalase untuk mengakomodasi
kepentingan politik atau kelompok tertentu, melainkan tempat bagi mereka yang mau bekerja keras
untuk kemajuan Kota Palembang,” tegas Iqbal.
Di sisi lain, DPD Pospera Sumsel juga memberikan atensi khusus kepada Kepala Badan
Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palembang. Iqbal
mengingatkan bahwa kelancaran perombakan ini sangat bergantung pada kecepatan dan
profesionalisme BKPSDM.
“Kami menaruh harapan besar agar Kepala BKPSDM memiliki frekuensi yang sama dengan visi
Kepala Bapenda. BKPSDM harus hadir sebagai fasilitator yang responsif, bukan sekadar
pelaksana administrasi yang kaku. Kinerja BKPSDM dalam mengawal mutasi ini akan menjadi
tolok ukur nyata komitmen mereka terhadap kelancaran pembangunan kota. Jangan sampai
lambannya birokrasi kepegawaian justru menimbulkan kesan bahwa BKPSDM menjadi ‘rem’ bagi
Bapenda yang kini tengah bersiap untuk ‘tancap gas’. Kita tentu tidak berharap momentum
penyegaran yang krusial ini terhambat oleh kendala prosedural yang berbelit,” urainya.
Sebagai penutup, DPD Pospera Sumsel menitipkan pesan khusus kepada Wali Kota Palembang,
Ratu Dewa. Dalam memberikan persetujuan atau mengeksekusi rolling jabatan tersebut, Wali Kota
diminta untuk memegang teguh prinsip meritokrasi secara objektif.
“Kepada Bapak Wali Kota Ratu Dewa, kami mengingatkan sekaligus menekankan agar dalam
proses rolling ini, rekam jejak, kapasitas, dan integritas orang per orang benar-benar
diperhitungkan dengan matang. Tempatkan the right man on the right place. Target PAD yang
besar membutuhkan SDM yang berkapasitas besar dan berkinerja cepat. Sebab, kita semua harus
sadar bahwa dengan PAD yang meningkat, pada akhirnya laju pembangunan Kota Palembang
akan semakin maksimal, dan kesejahteraan rakyat banyaklah yang akan diuntungkan,” tutup Iqbal.
