Wartainsumsel.id | Banyuasin, – Massa Himpunan Demokrasi sambangi Kejari Banyuasin, Sumatera Selatan, untuk melakukan aksi damai terkait persoalan Realisasi 9 Proyek atau Kegiatan Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan tahun 2025 yang diduga terjadinya Mark-Up. Kamis (09/07/26).
Aksi yang di Koordinatori oleh, Heryadi / Duk di dampingi oleh Hendrik Koordinator Lapangan mengatakan, bahwa maraknya Praktik Tindak Pidana Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) ”Bagaikan Cendawan
di Musim Hujan” Adalah muncul dari perbuatan kolusi dan Abuse of Power terhadap jabatan
yang melekat dengan sesorang,Dibarengi dengan adanya kesempatan untuk melakukan
perbuatan korupsi, Praktik ini dipicu karena lemahnya sistem dalam proses pengawasan dan
pengendalian gerak birokrasi di pemerintahan.
Stok Kepemimpinan yang Jujur dan Ikhlas sudah menipis di Republik Indonesia ini,
aehingga rambu-rambu hukum yang mengatur dan melarang tentang perbuatan KKN, Seakanakan tindak dapat menjadi landasan efek jera terhadap pelaku korupsi, Karena-Nya Korupsi masuk
dalam Tindak Pidana Khusus.
Berdasarkan dugaan Indikasi KKN itulah, Kami dari Himpunan Demokrasi, Memberikan
Laporan Informasi Kepada Pihak Kejaksaan Negeri Banyuasin ;
BAGIAN UMUM SEKRETARIAT DAERAH BANYUASIN, Usut Tuntas Realisasi 9 Proyek atau Kegiatan Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab. Banyuasin Tahun 2025 yang diduga terjadinya Mark-Up atau Kekurangan Volume pada Realisasi
pekerjaanya. Adapun proyek-proyek tersebut yaitu :
– Pembangunan Kolam Rumah Dinas Sekda Kabupaten Banyuasin pada Bagian Umum Sekretariat DaerahKab Banyuasin TA 2025 Rp. 85.000.000
– Pemeliharaan Taman Rumdin Sekda
– Kabupaten Banyuasin pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kab Banyuasin TA 2025 Rp. 78.500.000
– Pemeliharaan/Perbaikan Rumah Dinas Sekda pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin TA 2025 Rp.
159.500.000
– Pemeliharaan Dinding Penahan Tanah pada Halaman Kantor pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin TA 2025 Rp. 199.793.000
– Pengadaan Lampu Sorot, Penghancur Kertas dan Finger Print Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2025 Rp. 149.850.000
– Belanja ATK Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2025 Rp. 360.000.000
– Belanja ATK Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2025 Rp. 108.000.000
– Belanja ATK Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2025 Rp. 340.000.000
– Belanja Makan dan Minum Rapat sebanyak 8 kali kegiatan Pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun Anggaran 2025 dengan Nilai Total Rp. 1.199.000.000,-
Adapun tuntutan kami ke Kejari Banyuasin;
Mendesak Kejaksaan Negeri Banyuasin Memanggil Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Serta Pihak ketiga untuk diminta keterangan terkait semacam apa realisasi kegiatan tersebut
Sementara itu massa aksi, Himpunan Demokrasi di terima oleh Willy Pramudia Kasi Intel Kejari Banyuasin yang mengatakan aksi dari Himpunan Demokrasi akan kami sampaikan dengan pimpinan, selanjutnya Himpunan Demokrasi memasukan Laporan Informasi dugaan KKN ke PTSP Kejaksaan Negeri Banyuasin. (*)
