Wartainsumsel.id | PALEMBANG — Polda Sumatera Selatan memperkuat pengawasan distribusi dan penjualan bahan bakar minyak (BBM) melalui Rapat Koordinasi Pengawasan Pendistribusian dan Penjualan BBM di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU). Langkah strategis ini merupakan bentuk dukungan terhadap program prioritas Presiden Republik Indonesia dalam menjaga ketahanan energi nasional, stabilitas ekonomi, serta memastikan distribusi BBM berjalan tepat sasaran, aman, dan berkeadilan bagi masyarakat.
Rapat koordinasi dipimpin oleh Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Brigjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., pada Selasa, 21 Juli 2026, di Ruang Vicon Lantai 2 Gedung Presisi Polda Sumsel. Kegiatan tersebut dihadiri jajaran Pejabat Utama Polda Sumsel, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kodam II/Sriwijaya, Korem 044/Garuda Dempo, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan, PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Hiswana Migas, serta instansi terkait lainnya.
Rapat koordinasi ini bertujuan memperkuat sinergi antarinstansi dalam mengawasi pendistribusian dan penjualan BBM agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Melalui pengawasan terpadu, Polda Sumsel bersama seluruh pemangku kepentingan berupaya mencegah potensi penyimpangan, penimbunan, penyalahgunaan BBM bersubsidi, maupun praktik ilegal yang dapat merugikan negara dan masyarakat.
Pengawasan distribusi energi menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas pasokan BBM di wilayah Sumatera Selatan. Ketersediaan energi yang terjamin akan mendukung kelancaran aktivitas masyarakat, sektor transportasi, distribusi logistik, dunia usaha, hingga pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, kolaborasi lintas sektor menjadi langkah strategis untuk memastikan kebijakan pemerintah dapat berjalan secara optimal.
Selain membahas mekanisme pengawasan, forum koordinasi juga menjadi wadah untuk menyamakan persepsi antarinstansi dalam meningkatkan efektivitas pengawasan di lapangan. Melalui sinergi tersebut, diharapkan seluruh proses distribusi BBM dapat berlangsung secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Selatan Brigjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P., menegaskan bahwa pengawasan distribusi BBM merupakan bagian dari komitmen Polri dalam mendukung kebijakan pemerintah sekaligus menjaga hak masyarakat memperoleh energi secara adil.
“Kami memastikan seluruh proses distribusi BBM mendapat pengawasan yang optimal melalui sinergi bersama pemerintah daerah, TNI, Pertamina, dan seluruh pemangku kepentingan. Tidak boleh ada ruang bagi praktik penyimpangan yang dapat mengganggu ketersediaan energi maupun merugikan masyarakat. Pengawasan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam mendukung program prioritas pemerintah dan menjaga stabilitas nasional,” tegas Brigjen Pol Rony Samtana, S.I.K., M.T.C.P.
Kabid Humas Polda Sumatera Selatan Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H., mengatakan bahwa penguatan pengawasan distribusi BBM merupakan bagian dari upaya Polri menjaga stabilitas keamanan sekaligus mendukung ketahanan energi nasional.
“Kami berkomitmen mendukung penuh kebijakan pemerintah dalam menjaga distribusi BBM agar tepat sasaran dan dapat dinikmati masyarakat sesuai peruntukannya. Sinergi lintas sektor menjadi kunci dalam mewujudkan stabilitas keamanan, menjaga iklim investasi, serta mendukung pertumbuhan ekonomi di Sumatera Selatan,” ujar Kombes Pol Nandang Mu’min Wijaya, S.I.K., M.H.
Polda Sumatera Selatan akan terus memperkuat koordinasi dengan seluruh instansi terkait dalam mengawal distribusi BBM di wilayah Sumatera Selatan. Langkah ini merupakan bagian dari komitmen Polri untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, mendukung ketahanan energi nasional, serta menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap aman, kondusif, dan mendukung keberhasilan pembangunan nasional.
